DIALOG BERITA, Jakarta – Nilai tukar rupiah kembali terpuruk hingga menembus level psikologis baru Rp17.405 per Dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan pasar spot Selasa (4/5/2026). Angka ini jauh melampaui asumsi makro dalam APBN 2026 yang dipatok Rp16.500 per Dolar AS, memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi radikal, termasuk mencopot Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini sangat kontras dengan pernyataan optimistis Gubernur BI pada April lalu yang menyebut kondisi nilai tukar masih stabil.
“Pemerintah perlu ekstra hati-hati. Pelemahan rupiah ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi berpotensi mendorong inflasi tinggi (imported inflation), terutama pada kebutuhan pokok pangan yang masih bergantung impor,” tegas Rahman di Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (10/5/2026).
Indikator Ekonomi Mengkhawatirkan
Rahman menyoroti sejumlah indikator merah yang membebani keuangan negara. Total utang nasional kini mencapai Rp9.638 triliun, sementara defisit APBN per Maret 2026 sudah menembus Rp240 triliun. Harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN (70 USD per barel) juga dinilai menambah tekanan fiskal.
Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) melaporkan keluhan masyarakat terkait lonjakan harga kebutuhan pokok sudah merata di berbagai daerah.
Dukungan dari PPWI
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mendukung penuh desakan Rahman. Ia menilai pelemahan rupiah hingga mendekati Rp17.500 per Dolar AS adalah alarm bahaya bagi kesejahteraan rakyat.
“Kita tidak bisa lagi berpegang pada retorika ‘aman’ dan ‘stabil’ sementara rakyat menjerit karena harga beras dan kebutuhan pokok meroket. Presiden harus meninjau serius kinerja tim ekonomi dan otoritas moneter,” ujar Wilson.
Langkah Strategis
Sebagai solusi, PDKN mengusulkan sejumlah langkah antisipatif, antara lain:
- Stabilisasi harga pangan, khususnya beras, agar tidak berkembang menjadi krisis sosial.
- Deregulasi multisektor untuk mendorong ekspor non-migas.
- Perluasan bank devisa dengan menunjuk BPD dan Bank Koperasi.
- Penguatan sektor riil melalui tata niaga impor yang lebih baik serta pengembangan industri dan pertanian berorientasi ekspor.
PDKN menegaskan, tanpa koordinasi erat antara sektor moneter dan riil, Indonesia berisiko menghadapi krisis ekonomi yang lebih dalam. (Tim Red PPWI)
