• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
Dialog Berita
  • Home
  • Ragam
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sumut
  • TNI POLRI
No Result
View All Result
  • Home
  • Ragam
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sumut
  • TNI POLRI
No Result
View All Result
Dialog Berita
No Result
View All Result
  • Home
  • Ragam
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sumut
  • TNI POLRI
Home Daerah

Kebijakan Tanpa Kebajikan: Rapor, Ayah, dan Anak yang Belajar Diam-Diam

Oleh : Youthma All Qausha Aruan

Redaksi by Redaksi
Desember 17, 2025
in Daerah, Pendidikan, Sumut
0
Kebijakan Tanpa Kebajikan: Rapor, Ayah, dan Anak yang Belajar Diam-Diam
0
SHARES
40
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

DIALOG BERITA – Suatu hari pengambilan rapor diumumkan. Di grup sekolah, pesan itu berulang: “Ayah diminta hadir mengambil rapor anak.” Kalimatnya singkat, tegas, dan bagi sebagian orang mungkin membanggakan. Tetapi bagi sebagian anak lain, kalimat itu seperti jeda panjang yang tak tahu harus diisi dengan apa.

Ada anak yang membaca pesan itu sambil menunduk. Bukan karena nilainya buruk, melainkan karena ayahnya telah lama pulang — bukan ke rumah, melainkan ke tanah. Ada pula anak yang tahu ayahnya masih hidup, tetapi bekerja dari pagi hingga petang, bergantung pada upah harian yang tak bisa ditunda. Negara tak melihat wajah-wajah itu. Negara hanya melihat satu kata: ayah.

Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah (GEMAR) lahir dengan semangat yang tampak indah. Negara ingin menghadirkan figur ayah di dunia pendidikan, seolah ingin berkata bahwa ayah tak boleh jauh dari urusan anak. Niat itu tak salah. Tetapi kebijakan bukan sekadar niat. Ia adalah pertemuan antara gagasan dan kenyataan — dan di titik itulah GEMAR mulai terasa timpang.

Karena kenyataan Indonesia tidak sesederhana poster kampanye. Keluarga tidak selalu utuh. Ayah tidak selalu ada. Dan kehadiran tidak selalu bisa dipilih tanpa konsekuensi. Ketika negara menetapkan satu peran sebagai pusat simbol, ia sekaligus menyingkirkan banyak kisah yang tak masuk dalam narasi ideal.

Bagi anak yatim, pengambilan rapor bukan seremoni kebanggaan. Ia sering kali adalah momen senyap — rapor yang diambil ibu, nenek, atau wali, sambil menahan tatap mata yang bertanya-tanya: “Kenapa ayahmu tidak datang?” Ketika kebijakan negara tak menyediakan ruang bahasa untuk mereka, luka itu dibiarkan terbuka, tanpa disadari, tanpa dimaksudkan — namun nyata.

Negara seolah lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga rasa aman dan martabat. Kebijakan yang baik seharusnya melindungi anak dari rasa dipisahkan, bukan justru menegaskan perbedaan nasib mereka di hadapan teman-temannya.

Di sisi lain, ada ayah-ayah yang ingin hadir, tetapi hidupnya tak memberi pilihan mudah. Ayah yang bekerja harian tidak memiliki kalender cuti. Mereka hidup dari keputusan hari itu juga: bekerja atau tidak makan. Ketika kebijakan meminta kehadiran tanpa memastikan perlindungan penghasilan, negara sesungguhnya sedang memindahkan beban moral ke pundak yang sudah berat.

Dispensasi administratif terdengar solutif di atas meja rapat. Namun di lapangan, izin sering kali berarti kehilangan. Kehilangan upah, kehilangan kepercayaan atasan, bahkan kehilangan pekerjaan. Kebijakan ini, tanpa disadari, memaksa ayah memilih antara simbol peran dan realitas perut.

Di sinilah kebijakan kehilangan kebajikan. Sebab kebajikan bukan soal slogan, melainkan keberpihakan pada yang paling rentan. Kebijakan yang berangkat dari empati akan lebih dulu bertanya: siapa yang bisa tersakiti oleh aturan ini? GEMAR, sayangnya, tampak terlalu yakin pada satu wajah keluarga.

Mengapa negara tak memilih kata yang lebih manusiawi: orang tua atau wali? Mengapa kehadiran ibu, wali, atau keluarga pengasuh tidak diberi legitimasi yang setara? Mengapa anak-anak yang hidup dalam kehilangan harus kembali belajar menerima bahwa mereka tak termasuk dalam bayangan kebijakan?

Anak-anak bukan alat untuk mengafirmasi peran sosial tertentu. Mereka adalah subjek yang sedang tumbuh, dengan latar hidup yang tak mereka pilih sendiri. Ketika kebijakan membuat mereka merasa “kurang lengkap”, maka negara telah gagal menjaga perasaan yang seharusnya dilindungi.

Kritik terhadap kebijakan ini bukanlah penolakan terhadap ayah. Justru sebaliknya, ini adalah seruan agar negara benar-benar memahami makna keluarga. Bahwa keluarga bisa bertahan dengan satu orang tua. Bahwa kasih tak selalu datang dalam bentuk yang sama. Dan bahwa kehadiran tak boleh dipaksakan dengan mengorbankan martabat.

Kebijakan yang adil akan terasa menenangkan. Kebijakan yang bijak akan membuat semua anak merasa diakui. Tetapi kebijakan yang lupa pada kehilangan akan terasa dingin — bahkan ketika dibungkus dengan niat baik.

Dan barangkali, itulah yang paling menyedihkan: ketika negara berbicara tentang keluarga, tetapi lupa mendengar suara anak yang tumbuh tanpa ayah — dan belajar diam-diam agar tak terlihat berbeda. (**)

Previous Post

Ahli Hukum: Korupsi Merongrong Kewibawaan Pemimpin, Perlu Pencegahan Serius

Next Post

Lapangan Putra Bhakti Jadi Lokasi Koperasi, Warga Pulau Rakyat Angkat Suara

Redaksi

Redaksi

Next Post
Lapangan Putra Bhakti Jadi Lokasi Koperasi, Warga Pulau Rakyat Angkat Suara

Lapangan Putra Bhakti Jadi Lokasi Koperasi, Warga Pulau Rakyat Angkat Suara

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
UMK Asahan 2026 Naik Jadi Rp.3.531.361, UMSK Sawit dan Karet Ikut Disesuaikan

UMK Asahan 2026 Naik Jadi Rp.3.531.361, UMSK Sawit dan Karet Ikut Disesuaikan

Desember 23, 2025
Direktur RSUD HAMS, Kurniady Sebayang Tidak Peduli Ada Warga Miskin 2 Hari Tertahan karena Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan

Direktur RSUD HAMS, Kurniady Sebayang Tidak Peduli Ada Warga Miskin 2 Hari Tertahan karena Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan

November 14, 2024
Dugaan Penyalahgunaan Jabatan dan Korupsi Dana Desa, GARDA-MU Seret Kades Molosipat Utara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pohuwato

Dugaan Penyalahgunaan Jabatan dan Korupsi Dana Desa, GARDA-MU Seret Kades Molosipat Utara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pohuwato

Juli 29, 2025
Erens Feninlambir Klarifikasi soal Isu SK Siluman PPPK: Dukung Pembentukan Pansus, Bantah Jadi Aktor Intelektual

Erens Feninlambir Klarifikasi soal Isu SK Siluman PPPK: Dukung Pembentukan Pansus, Bantah Jadi Aktor Intelektual

Juli 7, 2025
JPKP Sumut Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sidomulyo ke Kejati

JPKP Sumut Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sidomulyo ke Kejati

1

Feby Anazmi Gadis Cantik Kades Desa Banjar Kec.Air Joman Kabupaten Asahan

0
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Pemprov Sumut Tanam Mangruf di Pantai Romantis Nagalawan

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Pemprov Sumut Tanam Mangruf di Pantai Romantis Nagalawan

0

Kepala Dinas Pendidikan Asahan Dituding Korupsi Rp.110,5 Milyar

0
Gema Revolusi di Meja Makan” MBG: Bukan Sekadar Makan, Tapi Perlawanan Ekonomi!

Gema Revolusi di Meja Makan” MBG: Bukan Sekadar Makan, Tapi Perlawanan Ekonomi!

Mei 29, 2026
Pemkab Asahan Dukung Pembangunan Kantor KDMP di Taman Mahoni Meski Belum Kantongi PBG

Pemkab Asahan Dukung Pembangunan Kantor KDMP di Taman Mahoni Meski Belum Kantongi PBG

Mei 27, 2026
ADI Gugat Keadilan Pengupahan Dosen di Mahkamah Konstitusi

ADI Gugat Keadilan Pengupahan Dosen di Mahkamah Konstitusi

Mei 26, 2026
STIKes As Syifa Luncurkan Aplikasi FiGAS untuk Pencegahan Stunting di Asahan

STIKes As Syifa Luncurkan Aplikasi FiGAS untuk Pencegahan Stunting di Asahan

Mei 25, 2026

Recent News

Gema Revolusi di Meja Makan” MBG: Bukan Sekadar Makan, Tapi Perlawanan Ekonomi!

Gema Revolusi di Meja Makan” MBG: Bukan Sekadar Makan, Tapi Perlawanan Ekonomi!

Mei 29, 2026
Pemkab Asahan Dukung Pembangunan Kantor KDMP di Taman Mahoni Meski Belum Kantongi PBG

Pemkab Asahan Dukung Pembangunan Kantor KDMP di Taman Mahoni Meski Belum Kantongi PBG

Mei 27, 2026
ADI Gugat Keadilan Pengupahan Dosen di Mahkamah Konstitusi

ADI Gugat Keadilan Pengupahan Dosen di Mahkamah Konstitusi

Mei 26, 2026
STIKes As Syifa Luncurkan Aplikasi FiGAS untuk Pencegahan Stunting di Asahan

STIKes As Syifa Luncurkan Aplikasi FiGAS untuk Pencegahan Stunting di Asahan

Mei 25, 2026

Browse by Category

  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Sumut
  • TNI POLRI

Recent News

Gema Revolusi di Meja Makan” MBG: Bukan Sekadar Makan, Tapi Perlawanan Ekonomi!

Gema Revolusi di Meja Makan” MBG: Bukan Sekadar Makan, Tapi Perlawanan Ekonomi!

Mei 29, 2026
Pemkab Asahan Dukung Pembangunan Kantor KDMP di Taman Mahoni Meski Belum Kantongi PBG

Pemkab Asahan Dukung Pembangunan Kantor KDMP di Taman Mahoni Meski Belum Kantongi PBG

Mei 27, 2026
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik

Hak Cipta dialogberita © 2024 Web Development PT.TAB

No Result
View All Result
  • Home
  • Ragam
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sumut
  • TNI POLRI

Hak Cipta dialogberita © 2024 Web Development PT.TAB