Begitu mengenaskan melihat keadaan negeri ini. Mengurus BBM saja sudah seperti ujian akhir negara berkembang: selalu gagal, selalu berulang, dan selalu memalukan. Kita punya tambang, punya ladang minyak, punya perusahaan energi besar — tapi entah bagaimana, rakyat yang tidak salah apa-apa tetap dipaksa mengular dalam antrean panjang, menghabiskan waktu, tenaga, dan kesabaran hanya untuk beberapa liter BBM yang seharusnya menjadi hak mereka.
Dan para pengelola negeri ini?
Mereka seperti lupa cara berpikir.
Seperti sengaja menutup mata.
Atau mungkin… memang begitu batas kemampuan mereka?
Rakyat berdiri berjam-jam, panas, lelah, sementara para pejabat duduk nyaman dalam ruang ber-AC, membahas “strategi distribusi”, “reformasi energi”, dan “proyeksi ketahanan nasional”. Kata-kata indah yang hidup di slide presentasi, tetapi mati di lapangan — tepat di pom bensin yang antreannya membungkus jalan-jalan kampung, kecamatan, hingga kota.
Di tengah kekacauan itu, muncul nama yang sudah lama menjadi bayang-bayang gelap energi negeri ini: Rizal Chalid.
Nama yang mengendap-endap dalam setiap isu minyak, tidak pernah benar-benar hilang, tidak pernah benar-benar tersentuh. Kasusnya membesar, mengembang, seperti balon skandal yang sengaja dibiarkan melayang tanpa tali. Bau korupsinya terasa, tetapi seolah kehilangan tangan yang berani meraih dan memecahkannya.
Ironisnya, negara ini amat cekatan menindak rakyat kecil yang salah antre atau salah isi BBM. Tapi terhadap para pengatur minyak di balik layar?
Ah, negara tiba-tiba kehilangan keberanian.
Antrean BBM bisa dipotret dan ditindak cepat.
Tapi antrean menuju keadilan?
Itu urusan yang tidak pernah dibahas, apalagi diselesaikan.
Inilah ironi yang begitu telanjang:
Rakyat yang bekerja keras harus antre demi hidup.
Elit yang bermain minyak tak pernah mengantre apa pun —
tidak mengantre keadilan, tidak mengantre rasa malu, bahkan tidak mengantre tanggung jawab.
Negeri ini seperti punya dua kitab hukum:
Satu untuk rakyat kecil yang diwajibkan membayar semua kesalahan.
Satu untuk para “pengatur” yang bebas dari semua konsekuensi.
Lebih menyakitkan lagi, kelangkaan BBM selalu muncul pada waktu yang paling tidak manusiawi — saat negara dilanda bencana, saat warga berduka di Aceh, Sumut, Sumbar, dan daerah-daerah lain yang porak-poranda. Ketika rakyat sibuk menyelamatkan keluarga, justru para pemain minyak sibuk menyelamatkan keuntungan.
Apa ini bukan bentuk penghinaan?
Apa ini bukan bukti bahwa rakyat hanya dianggap statistik, bukan prioritas?
Apa ini bukan tanda bahwa pengelolaan negeri ini sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh untuk rakyat?
Antrean BBM melambangkan betapa pendek akalnya pengelola negara dalam menghadapi krisis.
Dan nama-nama seperti Rizal Chalid melambangkan betapa panjang usia permainan minyak yang tidak pernah benar-benar mati — hanya berganti panggung, berganti pelaku, tetapi tetap meneteskan racunnya kepada publik.
Rakyat yang lelah tetap disuruh sabar.
Rakyat yang menunggu tetap diminta mengerti.
Rakyat yang kehilangan waktu tetap dianggap masalah kecil.
Sementara koruptor tidak pernah kehilangan kesempatan.
Itulah panggung negeri ini:
Yang antre adalah rakyat.
Yang kenyang adalah elit.
Yang disalahkan tetap kita.
Yang menang tetap mereka.
Opini Publik:
Suara yang Tidak Boleh Padam
Dan inilah saatnya publik tidak lagi diam.
Diam berarti membiarkan antrean BBM menjadi tradisi memalukan bangsa.
Diam berarti mengizinkan permainan minyak berjalan terus tanpa perlawanan.
Diam berarti membiarkan negeri ini dipimpin oleh mereka yang tidak sanggup mengelola, tetapi sangat sanggup membiarkan skandal bertumpuk.
Opini publik harus menggemakan satu hal:
Kelangkaan BBM bukan sekadar gangguan teknis — ini adalah kegagalan moral, kegagalan kepemimpinan, dan kegagalan keberanian negara dalam menindak para pemain besar yang terlalu lama dibiarkan bebas.
Jika negara tidak bergerak, publik harus bersuara.
Jika hukum terus pilih-pilih, rakyat harus menuntut.
Jika skandal minyak terus dibiarkan, maka suara masyarakat menjadi benteng terakhir yang menjaga negeri ini dari gelapnya permainan oligarki energi.
Sebab perubahan tidak lahir dari mereka yang kenyang.
Perubahan lahir dari mereka yang sudah terlalu lama antre —
dan sudah terlalu muak untuk terus dipaksa menunggu.
Inilah opini publik,
inilah suara getir yang tidak boleh lagi dibungkam. (**)
