DIALOG BERITA, Medan – Media Dialog News, salah satu media online di Kabupten Asahan diundang secara khusus ikut menghadiri sekaligus meliput acara Dialog Kebangsaan yang dilaksanakan di Hotel Polonia Medan. Forum Kebangsaan yang digagas oleh PDI Perjuangan itu menghadirkan pembicara Tingkat Nasional dari Jakarta, Minggu 17/11/2024. Hadir sebagai pembicara Dr.Ir.Hasto Kristiyanto, M.M, Prof.Todung Mulya Lubis, Okky Madasari, Phd. Prof.Ikrar Nusa Bakti, dan Usman Hamid. Selain itu turut hadir pula 12 orang tokoh di Sumatera Utara dalam kegiatan tersebut.
Lebih dari 300 orang peserta memadati Hall Hotel Polonia Medan mendengarkan dialog forum kebangsaan. Mereka hadir dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui lebih jelas duduk persoalan mengenai demokrasi di Indonesia dan di Sumatera Utara.
Prof.Ikrar Nusa Bakti dalam paparannya mengatakan bahwa system demokrasi Indonesia sudah tidak sehat sejak adanya putusan MK atas syararat batas usia Presiden dan wakil presiden diturunkan. “Putusan MK meski berkukuatan hukum tetap, akan tetapi sudah memporakporandakan bangunan demokrasi dan konstitusi kita,” ujarnya.
Ikrar menambahkan bahwa putusan MK itu secara terang dan tegas dikatakan telah melanggar etika sehingga melahirkan preseden buruk di kemudian hari. Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Todung Mulya Lubis yang memberi tinjauna hukum atas situasi dan kondisi demokrasi Tingkat Nasional.
“Ada ketidakadilan yang dilakukan oleh apparat negara, dalam melaksanakan tugasnya mengawal demokrasi,” ujar Todung.
Dia meminta Pilkada di Sumatera Utara, semua pihak bisa bersikap netral dan tidak berpihak, terutama apparat pemerintah dan jajarannya. “Kita harus berani melaporkan semua kecurangan dan ketidakadilan jika ada apparat yang berpihak kepada salah satu pasangan calon Gubernur, Bupati atau Walikota di Pilkada 2024 Sumatera Utara” ucapnya.
Okky Madasari, Phd menyoroti peran Perempuan Sumatera Utara yang gigih dalam berjuang. Mereka rela berkorban demi anak-anaknya mendapatkan Pendidikan yang lebih baik. “Para Perempuan di Sumatera Utara saya kenal sangat gigih dalam berjuang, oleh karena itu jangan sampai ibu-ibu di Sumatera Utara goyah keyakinannya memilih pemimpin nanti karena diberi sembako ataupun sejumlah uang” katanya.
Madasari menegaskan Pilkada Sumatera Utara sudah tidak sehat lagi, karena bantuan sosial dijadikan alat untuk mempengaruhi pilihan warga. Abdul Hamid mengamininya, penggiat HAM ini menyatakan bahwa mempengaruhi pilihan rakyat itu sah-sah saja dengan cara-cara kampanye, menyampaikan visi-misi, dan bentuk lainnya yang telah diatur oleh Undang-Undang. “Mengajak rakyat memilih calon tertentu itu sah dalam demokrasi, tetapi memaksa rakyat dan menakut-nakuti rakyat untuk memilih calon pasangan Gubernur/Wakil Gubernur tertentu merupakan pelanggaran” tegasnya.
Dr.Ir.Hasto Kristiyanto, M.M dari DPP PDI Perjuangan secara tegas mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi di Sumatera Utara. Dalam orasinya yang Panjang dia menjelaskan semua persoalan nasional yang dilakukan oleh keluarga Jokowi tanpa melibatan partai pendukungnya. Apa yang dilakukan Presiden di akhir kekuasaannya, tidak mendapat dukungan dari PDI Perjuangan. “Kita tidak mau negara Indonesia yang besar ini hanya dikuasai oleh Jokowi dan Keluarganya. Di Sumatera Utara, Keluarga Jokowi ikut menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Jangan sampai salah pilih menentukan pemimpin di Sumatera Utara” ujarnya.
Hasto mengajak semua peserta jeli menjaga proses Pilkada di daerahnya masing-masing dari kecurangan yang dilakukan oleh apparat negara. “Jangan takut melaporkan, jangan takut diintimidasi oleh apparat negara, karena demokrasi tidak mengenal intimidasi dan pemaksaan. Rakyat bebas memilih dan menentukan pilihannya, keterlibatan apparat negara di birokrasi sampai ke desa-desa yang memihak salah satu pasangan calon di dalam Pilkada segera laporkan kepada Tim Advokasi PDI Perjuangan,” tandasnya.
Hasto akan merespons dengan cepat jika terjadi kecurangan di dalam Pilkada, baik yang dilakukan oleh Penyelenggara, apparat keamanan dan PNS di semua tingkatan. “Kita akan kawal bersama Pilkada di Sumatera Utara agar demokrasi bisa terselamatkan,” ujar Hasto sembari menitipkan bahwa Pilihan Gubernur terbaik di Sumatera Utara dalam Pilkada 2024 adalah pasangan Edy Ramayadi dan Hasan Basri Sagala. (Red)
