DIALOG BERITA, Jakarta – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digalakkan oleh pemerintah menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun tujuan utama program ini adalah untuk menyediakan akses pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat, beberapa dinamika ditemukan dalam pelaksanaannya.
Pada Kamis (27/2), beberapa isu yang ditemukan dalam pelaksanaan program PKG termasuk penggunaan aplikasi SatuSehat, jadwal pemeriksaan, data kependudukan (KTP), dan kondisi layanan di puskesmas. Kemenko PMK menekankan pentingnya komitmen dan dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) untuk segera menanggapi dinamika dan isu yang ada ini.
Rencana Instruksi Presiden (RInPres) PKG perlu segera disiapkan untuk mendorong Program PKG yang telah dimuat targetnya pada RPJMN 2025-2029. “Penyusunan Rinpres yang jelas dan terarah akan memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat,” kata Asdep Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menko PMK dalam Rakor Teknis Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan PKG yang dilaksanakan secara daring beberapa waktu lalu.
Pada rapat tersebut, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKG dibahas bersama dengan langkah-langkah solusi untuk meningkatkan efektivitas program ini. Sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait menyampaikan masukan penting untuk mempercepat pelaksanaan program PKG. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes juga menekankan perhatian penuh terhadap pelaksanaan PKG dan menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap usulan Rinpres PKG.
Pada pertemuan sebelumnya, Kemendagri sudah memberikan kontribusi yang positif untuk menyukseskan PKG, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program di tingkat daerah. Selain itu, Kemendagri dan Kemenkes mendiskusikan mekanisme pelaporan yang lebih jelas terkait dengan Dukungan PKG yang telah termuat dalam Surat Edaran Mendagri (SE Mendagri) dukungan PKG.
Pelaporan ini sangat penting untuk mengingatkan pemerintah daerah mengenai realisasi dan cakupan PKG, sehingga dapat dipastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Kemendagri juga baru saja menerbitkan Surat Edaran Mendagri mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025 yang perlu menjadi pedoman bagi daerah dalam mendukung PKG.
“Dengan langkah-langkah ini, Kemendagri berharap dapat terus mendukung program prioritas Presiden dan memastikan program PKG dapat berjalan dengan lebih baik di seluruh Indonesia,” ujar Direktur SUPD III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, TB Chaerul Dwi Septa.
Dengan perbaikan dalam pelaksanaan dan koordinasi yang terus menerus dan berkala, diharapkan program PKG dapat memberikan manfaat yang lebih besar secara optimal bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan gratis dapat meningkat secara signifikan, menciptakan kondisi sehat yang lebih merata dan berkelanjutan. (Nanang/ Husniekt)
