DIALOG BERITA, Kisaran – Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan melalui DPRD. Aksi ini berlangsung pada Senin (19/1) pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Tugu Una dan diikuti sekitar 50 orang peserta.
Dalam pernyataannya, koalisi menilai penunjukan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menghilangkan hak demokrasi rakyat. “Pemilihan kepala daerah oleh elite kekuasaan hanya akan merampas suara rakyat dan melanggar amanat UUD 1945,” tegas perwakilan koalisi.
Selain menolak mekanisme penunjukan kepala daerah, massa aksi juga menyuarakan nasib guru honorer di Asahan. Mereka mendesak DPRD agar menyampaikan aspirasi kepada Bupati Asahan supaya tenaga pendidik honorer tidak dirumahkan. Menurut koalisi, kebijakan tersebut akan merugikan masa depan pendidikan.
Koordinator lapangan aksi, Irvan Harahap, menyatakan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut hingga ada respon dari Istana maupun DPR RI. “Kami juga akan mengirimkan simbol peringatan berupa korek kuping dan obat tetes mata kepada BEM se-Indonesia serta organisasi Cipayung, agar mata mereka terbuka dan telinga mereka mendengar dengan jelas keadaan demokrasi di republik ini,” ujarnya.
Isu penunjukan kepala daerah oleh DPRD dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Sejak reformasi, pemilihan langsung dianggap sebagai salah satu capaian besar rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin daerah. Dengan adanya wacana penunjukan, koalisi menilai hal ini sebagai bentuk “kembali ke Orde Baru” yang menutup ruang partisipasi rakyat.
Nasib Guru Honorer
Selain isu politik, aksi ini juga menyoroti aspek sosial. Ribuan guru honorer di berbagai daerah, termasuk Asahan, menghadapi ancaman dirumahkan. Koalisi menilai kebijakan tersebut bukan hanya mengurangi kesempatan kerja, tetapi juga melemahkan kualitas pendidikan. “Feed them but don’t teach them” menjadi kritik tajam terhadap kebijakan yang dianggap hanya memberi makan rakyat tanpa membekali mereka dengan ilmu.
Koalisi mengajak mahasiswa dan masyarakat luas untuk bergabung dalam aksi solidaritas. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar isu lokal, melainkan menyangkut masa depan demokrasi dan pendidikan nasional. “Selamat datang di Orde Baru, salam setengah merdeka,” tutup pernyataan mereka. (Red)
