DIALOG BERITA, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat koordinasi guna mendorong percepatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) Tahun 2025. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan serta menangani kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan utama.
“Presiden menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5% pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0% pada 2026. Program Sekolah Rakyat ini menjadi intervensi strategis untuk mendukung pencapaian target tersebut,” ujar Restuardy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring bersama Kemensos dan pemerintah daerah, Kamis (27/3).
Kesiapan Daerah Menjadi Kunci Keberhasilan Program Restuardy menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan, bangunan, serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. “Anggaran sudah disiapkan melalui APBN, mencakup operasional, pengadaan tenaga pendidik, dan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Untuk mendukung program ini, Kemendagri memfokuskan pada fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah melalui Direktorat SUPD III, Ditjen Bina Bangda. Kemendagri juga mendampingi pemda dalam menyiapkan proposal, memastikan kesiapan lahan dan bangunan, serta menyusun dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL. Selain itu, Kemendagri bersama Kemensos akan membentuk desk verifikasi untuk memeriksa kelengkapan usulan dari daerah.
Dukungan Data dan Sasaran Program Robben Rico, Sekjen Kementerian Sosial, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi terobosan setelah melihat data jangka panjang yang menunjukkan tantangan besar dalam mobilitas sosial. “Berdasarkan hasil survei IFLS 1993–2014, sekitar 64,46% anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kemiskinan saat dewasa. Program ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan tersebut,” ujarnya.
Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2) yang bersedia tinggal di asrama. Program ini bertujuan menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga bermental tangguh dan berkarakter kuat.
Status dan Pengembangan Program Hingga saat ini, sebanyak 229 lokasi Sekolah Rakyat telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 53 titik sudah memasuki tahap pertama, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi. Program ini ditargetkan untuk terus berkembang hingga setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang dibiayai sepenuhnya oleh APBN.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (Nanang/husnie)
