DIALOG BERITA, Kisaran — Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Peduli Reformasi (GEMPPAR) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Asahan, Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 11.10 WIB.
Kedatangan massa aksi ini untuk mendesak Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, agar segera mencopot Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan, Darwin Lubis, beserta Kepala Bidang (Kabid) PMD.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika petugas Satpol PP melakukan penghadangan di pintu masuk karena Bupati Asahan sedang menerima tamu resmi dari Kementerian asal Jakarta. Penghadangan ini memicu aksi dorong-dorongan antara massa dan petugas, sebelum akhirnya dilerai oleh aparat kepolisian dari Polres Asahan yang meminta massa untuk tetap tenang.
Dalam orasinya, Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan R. Panjaitan, menuding kedua pejabat Dinas PMD tersebut melakukan kolusi dan korupsi secara berjamaah dengan mengarahkan seluruh Kepala Desa (Kades) dari 177 desa se-Kabupaten Asahan untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar daerah menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).
“Kami datang ke sini meminta Bupati Asahan untuk segera mencopot Kadis dan Kabid PMD Asahan. Kami menduga kedua pejabat tersebut melakukan korupsi dan kolusi secara berjamaah dengan mengarahkan seluruh Kepala Desa untuk melakukan Bimtek di luar daerah menggunakan Dana Desa,” tegas Raihan.
Raihan juga menduga adanya keterlibatan istri Bupati Asahan, Yusnila Indriati Taufik, dalam pengarahan Bimtek yang dikemas melalui kegiatan TP PKK Asahan tersebut.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Arman Siregar, menilai materi Bimtek terkait pencegahan narkotika dan life skill masak-memasak yang dilaksanakan di Medan tidak memiliki urgensi dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. Menurutnya, pencegahan narkotika seharusnya menjadi ranah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Asahan yang telah memiliki alokasi dana hibah yang cukup besar.
“Emangnya acara tersebut penting, sehingga kami tidak bisa menemui Bupati Asahan? Menerima tamu dari Jakarta bisa, mengapa menerima aspirasi rakyat sendiri tidak bisa?” teriak Arman kecewa.
Tanggapan Bupati Asahan
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Asahan Taufik Z.A. Siregar akhirnya menemui massa pendemo. Ia menegaskan bahwa dirinya maupun pihak keluarga tidak pernah mengetahui adanya kegiatan Bimtek yang diselenggarakan oleh TP PKK bagi desa-desa tersebut.
“Ketua TP PKK Asahan memang istri saya, tetapi istri saya tidak mengetahui adanya Bimtek tersebut. Bahkan, surat tembusan acaranya pun tidak pernah saya lihat di meja kerja saya,” ujar Bupati.
Bupati Asahan berjanji akan segera memerintahkan Kepala Inspektorat Kabupaten Asahan untuk mengusut dan memeriksa Kadis serta Kabid PMD secara transparan. Ia menegaskan tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum.
“Nanti akan saya perintahkan Kepala Inspektorat untuk segera memeriksa Kadis dan Kabid PMD. Jika mereka terbukti bersalah, akan saya copot jabatan mereka sekarang juga,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan Bimtek yang melibatkan Event Organizer (EO), Bupati memastikan pihak Pemerintah Kabupaten Asahan sama sekali tidak dilibatkan dan tidak pernah menerima surat pemberitahuan resmi.
“Jangankan istri saya selaku Ketua TP PKK, saya selaku Bupati Asahan saja tidak mengetahui adanya acara Bimtek sosialisasi narkoba dan life skill masak-memasak yang dilaksanakan di Medan dan diikuti oleh desa-desa,” jelasnya.
Menutup dialog dengan para demonstran, Bupati Asahan meminta waktu kepada massa untuk memproses permasalahan tersebut secara administratif.
“Pokoknya, dalam tujuh hari kerja, kalian akan mendapatkan kepastian dan jawaban dari persoalan ini. Silakan tunggu selama seminggu,” pungkas Bupati Asahan.
Puas mendengar penjelasan dan komitmen langsung dari Bupati Asahan, massa GEMPPAR kemudian membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan aksi serupa ke Kantor Inspektorat Asahan. (Hen-Red)
