DIALOG BERITA – Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat justru menghadapi paradoks: akses ke berita dan data semakin mudah, tetapi kepastian atas kebenaran makin rapuh. Ruang maya yang seharusnya menjadi sarana pencerahan publik, sering berubah menjadi arena distorsi dan manipulasi. Di situlah hoaks tumbuh subur—bukan sekadar salah informasi, melainkan praktik sistematis yang menggerogoti akal sehat dan merusak tatanan sosial.
Hoaks jelas bukan perkara sepele. Ia adalah ancaman serius bagi demokrasi, keadilan sosial, bahkan stabilitas negara. Ketika kebohongan diproduksi dan disebarkan dengan sengaja, ia menjelma menjadi senjata sosial yang menghancurkan kepercayaan publik. Lebih dari itu, hoaks menciptakan atmosfer ketidakpastian yang membuat masyarakat sulit membedakan mana informasi yang layak dipercaya dan mana yang harus ditolak.
Hoaks dan Psikologi Massa
Hoaks bekerja lewat emosi, bukan logika. Ia menyasar ketakutan, kemarahan, dan prasangka kolektif. Ketika kebohongan diulang terus-menerus, batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Akibatnya, ruang publik kehilangan rasionalitas. Diskusi berubah jadi saling tuding, polarisasi menguat, dan masyarakat lebih sibuk mencari keuntungan kelompok daripada mencari kebenaran.
Fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya rasionalitas publik ketika berhadapan dengan arus informasi yang masif. Dalam kondisi panik atau marah, masyarakat lebih mudah menerima narasi yang sesuai dengan perasaan mereka, meski tidak sesuai dengan fakta. Inilah titik rawan yang dimanfaatkan oleh produsen hoaks untuk memperkuat pengaruhnya.
Retaknya Kohesi Sosial
Secara sosiologis, hoaks perlahan merusak kohesi sosial. Ia memecah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling curiga, memicu konflik horizontal, dan mengikis solidaritas kebangsaan. Jika dibiarkan, kebohongan bisa dinormalisasi sebagai alat politik. Lebih berbahaya lagi, kebohongan tak lagi dianggap memalukan, melainkan dirayakan bila sesuai kepentingan.
Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan orientasi bersama. Alih-alih membangun dialog untuk mencari solusi, publik justru terjebak dalam pertarungan persepsi. Normalisasi kebohongan pada akhirnya mengikis nilai kejujuran sebagai fondasi kehidupan berbangsa, dan ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.
Negara Hukum dan Batas Tegas
Undang-Undang ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016) jelas melarang penyebaran informasi bohong yang merugikan masyarakat. Bahkan KUHP juga mengatur soal kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Artinya, negara punya dasar hukum kuat untuk bertindak. Penegakan hukum terhadap hoaks bukan pilihan politis, melainkan kewajiban konstitusional.
Namun, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan pasal-pasal. Negara harus memastikan bahwa aturan dijalankan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Ketegasan hukum yang adil akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir melindungi mereka dari ancaman kebohongan publik.
Kebebasan Berekspresi Ada Batasnya
Menindak hoaks tidak bertentangan dengan HAM. Kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan merusak. Prinsip universal HAM mengakui pembatasan sepanjang bertujuan melindungi hak orang lain dan ketertiban umum. Menindak hoaks justru melindungi hak publik atas informasi yang benar.
Kebebasan berekspresi harus dipahami sebagai ruang untuk menyampaikan gagasan, bukan untuk menyebarkan kebohongan. Ketika kebebasan digunakan untuk merusak kebenaran, maka ia berubah menjadi penyalahgunaan hak. Di titik inilah negara dan masyarakat perlu bersepakat bahwa kebebasan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab.
Dampak Ekonomi
Hoaks juga punya dampak nyata terhadap ekonomi. Informasi palsu bisa merusak kepercayaan investor, mengguncang pasar, mencederai reputasi pelaku usaha, dan menghambat pembangunan. Negara yang ruang informasinya dipenuhi hoaks akan kesulitan membangun iklim ekonomi yang sehat.
Lebih jauh, hoaks dapat menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat. Misalnya, informasi palsu tentang harga kebutuhan pokok atau isu kesehatan bisa memicu kepanikan massal. Situasi ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Ketegasan Hukum yang Adil dan Literasi Digital
Meski hukum harus tegas, aparat dituntut profesional dan transparan. Penindakan harus diarahkan pada pelaku yang sengaja memproduksi hoaks, bukan masyarakat yang terjebak karena rendahnya literasi digital. Keadilan hukum bukan hanya soal menghukum, tapi juga menjaga kepercayaan publik.
Ketika aparat bertindak proporsional, masyarakat akan melihat hukum sebagai instrumen keadilan, bukan alat represi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap hoaks tidak menimbulkan ketakutan, melainkan membangun rasa aman dan kepercayaan.
Selain penegakan hukum, negara perlu memperkuat literasi digital. Pendidikan berpikir kritis dan etika bermedia harus ditanamkan. Platform digital pun punya tanggung jawab sosial untuk memastikan ekosistem informasi yang sehat.
Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan media sosial, tetapi juga kemampuan menilai kebenaran informasi. Dengan literasi yang baik, masyarakat tidak mudah terjebak dalam jebakan hoaks. Inilah tanggung jawab kolektif yang harus dipikul bersama oleh negara, masyarakat, dan platform digital.
Menjaga Kewarasan Publik
Pada akhirnya, hoaks adalah ujian kedewasaan demokrasi. Menindak penyebar hoaks bukan tindakan berlebihan, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga kewarasan publik. Sebab membiarkan hoaks berarti membiarkan kebohongan mengatur arah opini dan merusak masa depan bersama.
Menjaga kewarasan publik adalah kepentingan bersama. Negara, masyarakat, dan media harus berkolaborasi untuk memastikan ruang informasi tetap sehat. Sebab tanpa kebenaran, demokrasi akan kehilangan arah, dan bangsa akan kehilangan pijakan untuk melangkah ke depan. (**)
