DIALOG BERITA, Kisaran – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Peduli Indonesia (GERPPIN) Kabupaten Asahan menyampaikan pernyataan sikap sekaligus menggelar aksi unjuk rasa damai terkait rencana pelaksanaan kegiatan menyambut HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Kabupaten Asahan.
Pernyataan sikap bertajuk “Vox Populi Vox Dei – Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan” tersebut disampaikan pada Kamis, 19 November 2026, oleh jajaran pimpinan, fungsionaris, dan aktivis LSM GERPPIN Kabupaten Asahan yang menyoroti kinerja Dewan Pengurus KORPRI (DPK KORPRI) Kabupaten Asahan.
Dalam sikapnya, GERPPIN mengkritisi rencana Pengurus Harian DPK KORPRI Asahan yang akan menggelar perlombaan gim daring Mobile Legends di Alun-Alun Taman Kota untuk menyemarakkan HUT ke-55 KORPRI. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan GERPPIN, kegiatan tersebut dinilai tidak relevan, kurang memberi manfaat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat Asahan, serta tidak menghadirkan nilai edukasi positif bagi ASN sebagai abdi dan pelayan publik.
Atas pertimbangan tersebut, GERPPIN mengajukan empat tuntutan kepada Bupati Asahan:
- Pembatalan kegiatan: Mendesak Bupati Asahan membatalkan perlombaan Mobile Legends yang digagas DPK KORPRI Asahan karena dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat dan ASN.
- Pencopotan ketua: Meminta Bupati Asahan mencopot Ketua DPK KORPRI Asahan yang dinilai tidak profesional dan terkesan menghamburkan anggaran bersumber dari potongan gaji ASN untuk kegiatan yang tidak memberi manfaat nyata.
- Pemanggilan pengurus: Mendesak Bupati Asahan memanggil pengurus DPK KORPRI Asahan yang terindikasi mewajibkan atau memaksa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengirimkan pegawai atau staf sebagai peserta lomba HUT ke-55 KORPRI.
- Penghentian potensi komersialisasi: Meminta Ketua DPK KORPRI Asahan membatalkan perlombaan tersebut karena diduga berpotensi menjadi ajang mencari keuntungan melalui pembelian voucher berbayar.
Selain kepada kepala daerah, GERPPIN juga menyampaikan empat poin desakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta lembaga pengawas daerah:
- Audit keuangan (2022–2026): Mendesak Inspektur Inspektorat Kabupaten Asahan segera menyelidiki dan mengaudit pengelolaan pemasukan serta pengeluaran keuangan DPK KORPRI Kabupaten Asahan periode 2022–2026.
- Pengawasan potongan gaji ASN: Mendesak Inspektorat Kabupaten Asahan memantau dan mengawasi total dana yang masuk ke rekening DPK KORPRI Asahan dari pemotongan gaji bulanan sekitar 6.766 ASN Kabupaten Asahan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
- Pemeriksaan dana hibah 2022: Mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan memeriksa dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terkait peruntukan dana hibah DPK KORPRI Tahun Anggaran 2022 sebesar sekitar Rp 650.000.000 yang dinilai tidak jelas realisasinya.
- Penelusuran aliran dana via Bank Sumut: Mendesak Kajari Asahan menyelidiki aliran dana pemotongan gaji ASN setiap bulan melalui Bank Sumut yang masuk ke DPK KORPRI Asahan, karena dinilai belum transparan baik secara bulanan maupun tahunan.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua Harian LSM GERPPIN Kabupaten Asahan, Donny Alfan, dan Sekretaris Jenderal, Eko Asmara.
Aksi Unjuk Rasa dan Respons Pemerintah Daerah
Pada hari yang sama, Kamis (19/11/2026), puluhan massa yang tergabung dalam DPP LSM GERPPIN juga menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati Asahan dengan membawa spanduk berisi tuntutan pencopotan Ketua DPK KORPRI Asahan dan pembatalan lomba Mobile Legends khusus ASN dalam rangka HUT ke-55 KORPRI.
Koordinator aksi, Adha “Adonk” Khairuddin, dalam orasinya menduga terdapat permainan bisnis di balik penyelenggaraan turnamen tersebut serta menilai kegiatan itu tidak mendidik.
“Kami duga ada permainan bisnis dalam kegiatan Mobile Legends di HUT ke-55 KORPRI. Kami meminta kepada Bupati Asahan untuk membatalkannya,” ujar Adonk.
“Perlombaan Mobile Legends khusus ASN tidak mendidik, dapat membuat malas, lalai dalam bekerja, dan tidak bermanfaat buat masyarakat,” tegasnya.
Massa aksi sempat ditemui Asisten I Kabupaten Asahan, M. Azmi, yang menjelaskan bahwa Mobile Legends merupakan cabang olahraga elektronik dengan regulasi jelas serta merujuk pada surat edaran Dewan Pengurus Nasional.
“Kegiatan Mobile Legends adalah olahraga yang sudah jelas regulasinya sesuai dengan UU No. 11 dan kegiatan ini sesuai yang disampaikan surat edaran dari Dewan Pengurus Nasional,” jelas M. Azmi.
Merasa belum puas dengan penjelasan tersebut, massa GERPPIN bergerak menuju Rumah Dinas Bupati Asahan. Bupati Asahan, Taufiq Zainal Abidin, kemudian turun langsung menemui massa dan disambut sorak antusias peserta aksi, “Hidup Pak Bupati, ini baru Bupati kami!”
Di hadapan massa, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan untuk berkoordinasi dengan Ketua KORPRI agar agenda peringatan HUT KORPRI diarahkan pada kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Bupati Asahan perintahkan Sekda Kabupaten Asahan untuk segera dikoordinasikan kepada Ketua KORPRI, kalau bisa kegiatan itu yang bersentuhan ke masyarakat,” ujar Bupati.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPK KORPRI Asahan serta Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Asahan belum memberikan tanggapan resmi terkait poin-poin desakan audit dan pemeriksaan yang disampaikan. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan hak jawab. (Edi Prayitno)







