DIALOG BERITA, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan arah kebijakan pengelolaan manajemen ASN tahun 2026 akan berfokus pada percepatan digitalisasi, penguatan sistem merit, serta kontribusi birokrasi terhadap efisiensi dan kebijakan nasional.
“Seluruh program kerja 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Hal ini sejalan dengan penguatan reformasi birokrasi dan pemerintahan digital dalam Asta Cita Presiden,” ujar Prof. Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Transformasi Digital ASN
Prof. Zudan menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi opsi, melainkan fondasi utama tata kelola ASN modern. BKN telah meluncurkan platform ASN Digital yang mengintegrasikan 47 layanan, digunakan oleh lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total ASN nasional, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 6,9 juta.
Selain itu, sistem e-Kinerja BKN yang telah digunakan 5,7 juta ASN memungkinkan pemantauan kinerja harian hingga tahunan melalui dashboard nasional.
Manajemen Talenta dan Pembinaan
BKN juga mengakselerasi penerapan manajemen talenta ASN melalui pembangunan talent pool nasional sebagai acuan promosi, rotasi, dan mobilitas ASN. Hingga saat ini, tercatat peningkatan signifikan hingga 388 persen.
Dari sisi pembinaan, BKN menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi, mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan 97 kementerian/lembaga. Pendampingan dilakukan mulai dari perencanaan formasi hingga digitalisasi, guna memastikan implementasi kebijakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Pengawasan dan Penegakan Merit
Dalam aspek pengawasan, BKN menegaskan komitmen terhadap sistem merit. Hingga Maret 2026, ditemukan 11,42 persen pengajuan kepegawaian tidak sesuai prinsip merit. Sebagai tindak lanjut, BKN telah mengirim 450 surat teguran, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang melanggar.
BKN juga berkolaborasi dalam agenda prioritas nasional, termasuk pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat serta dukungan rekrutmen besar tenaga guru dan pendidikan. Dengan total 6,7 juta ASN yang didominasi jabatan fungsional seperti guru dan dosen, kontribusi ini berdampak langsung pada sektor strategis pembangunan.
Efisiensi Kerja
Dari sisi efektivitas, BKN telah menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–33 persen per hari. (Nananghusnie jkt)
